Wow, Mulai 2018 Gaji PNS Sampai 14,3 Juta per Bulan - ukg online 2016 - Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tahun 2018 akan segera berubah, nampaknya Draft PP Untuk Tak Home Pay Kelar, Gaji PNS Sampai 14,3 Juta per Bulan - Kabar gembira bagi anda yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kali iniKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokasi (PAN-RB) sudah merampungkan draf peraturan
pemerintah (PP) tentang sistem gaji dan tunjangan untuk pegawai negeri
sipil. Rencananya, sistem penggajian baru ini akan efektif berlaku mulai
2018.
Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB mengatakan, saat ini draf rancangan PP tersebut dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB mengatakan, saat ini draf rancangan PP tersebut dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
“Kami harapkan September depan sudah selesai dan berlaku mulai tahun anggaran 2018,” kata dia kepada KONTAN, Rabu (12/8).
Berita terkait :
Berita terkait :
- Guru Ingin Gratis ke Luar Negeri? Gampang, Ikuti Program Kemdikbud Ini
- Tunjangan Sertifikasi Guru Untuk Juli s.d September Cair Pekan Depan
- Pengumuman Untuk Seluruh PNS dari BKN, wajib baca!!
Sesuai amanat
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang
diterima bagi PNS alias take home pay hanya akan terdiri tiga komponen.
Yakni, gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Untuk
gaji pokok, akan ada peningkatan rasio atawa perbandingan antara besaran gaji PNS terendah dan PNS tertinggi.
Gaji pokok tidak lagi berdasarkan masa kerja, tapi didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab dan risikonya. Saat ini, rasio gaji pokok yang berlaku mencapai 1:3,7. Contohnya, jika gaji pokok PNS terkecil sekitar Rp 1,2 juta, maka gaji pokok tertinggi sebesar Rp 4,44 juta.
Ke depan, rasionya naik menjadi 1:11,9 sehingga gaji pokok tertinggi bisa melonjak Rp 14,3 juta.Penerapan sistem gaji baru akan dilakukan pada 2018 lantaran pemerintah membutuhkan persiapan untuk sosialiasi ke seluruh daerah sekaligus persiapan anggarannya di daerah.
Setiawan menjamin sistem baru ini tidak akan menaikkan porsi belanja pegawai yang jumlahnya kini sudah mencapai sekitar Rp 270 triliun per tahun. Terkait pemberian manfaat bagi para pensiunan PNS, calon beleid ini belum memiliki ketentuan yang jelas agar tidak merugikan PNS dan negara. “Kontribusi yang dibayar negara masih perlu dihitung dan diharmonisasi lagi,” pungkas Setiawan.

ra urus...!!! PNS meneh, kinerja amburadul, gaji naik terus...
ReplyDelete